SURAT KUASA KHUSUS DALAM PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) A. Pengertian Dalam Pasal 1792 KUH Perdata terdapat pendefinisian dari pemberian kuasa yaitu merupakan persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Mahkamah Agung membawahi beberapa badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Terdapat tiga pengadilan yang tercakup di bawah peradilan tata usaha negara, yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Nasional. Perkuat Persatuan dan Bahas Isu Strategis, AAI Gelar Rapimnas 2023 di Jakarta. 12 Desember 2023 - 16:53 WIB. Nasional. Anwar Usman Gugat Ketua MK ke PTUN, Denny Indrayana Lakukan Langkah Ini. 05 Desember 2023 - 17:13 WIB. Nasional. Anwar Usman Gugat Putusan MKMK ke PTUN, Ini Tanggapan Jubir MK. 24 November 2023 - 15:47 WIB. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara (R iza, 2019). Pada Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa upaya administratif adalah Salah satu asas hukum administrasi yang dijadikan norma (dinormativisasikan) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid= praesumtio iustae causa) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi Lebih lanjut, menurutnya, Pasal 2 huruf e Undang-Undang tersebut dapat disalahgunakan oleh penyelenggara peradilan untuk melindungi keputusan Pejabat Tata Usaha Negara organ yudikatif yang ilegal. Pasal tersebut juga disalahgunakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara untuk menggagalkan upaya pencari keadilan dalam mencari kebenaran materiil. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 48 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut UU 5/1986) m enyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara ( beschikking ) sebagai obyek sengketa tata usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia Ketentuan ini menyebutkan bahwa: “ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.”. Dengan adanya penegasan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, sudah sangat jelas PTUN sudah tidak memiliki kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sengketa Kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa Tata Usaha Negara Bandar Lampung, 12 Maret 2020 - Sidang Perkara Tata Usaha Negara No. 5/G/PU/2020/ PTUN-BL tentang Gugatan kepada Gubernur Lampung atas ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/862/B.05/Hk/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pengadaan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih I. NAqOU.